DAMPAK YANG DIALAMI ASURANSI TERHADAP PENERAPAN IFRS

By Manzza is the name of love Zahara


Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.
Perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang mempunyai fungsi utama sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya (Morton:1999).
Polis asuransi adalah suatu kontrak yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, dimana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung.
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Agar suatu kerugian potensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (insurable) maka harus memiliki karakteristik:
1) terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian,
2) kerugian harus dibatasi,
3) kerugian harus signifikan,
4) rasio kerugian dapat terprediksi dan
5) kerugian tidak bersifat katastropis (bencana) bagi penanggung.
Kerangka konseptual yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan lain serta perusahaan non asuransi berbeda. Dalam IASB masih ditemukan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengukuran aset dan kewajiban serta pengakuan pendapatan dan biaya. IFRS mengharapkan perusahaan asuransi menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka IFRS segera melakukan tindakan dengan mengeluarkan suatu standar baru yaitu IFRS 4. Namun negara-negara Uni Eropa mempunyai seperangkat peraturan yang telah diperbaharui yang dikenal dengan nama Solvency II.
Alasan dikeluarkanya peraturan atau undang-undang tersebut adalah untuk memfasilitasi Pasar Tunggal dibidang jasa asuransi di Eropa, sementara pada saat yang sama menjamin tingkat perlindungan konsumen yang memadai. Solvency II akan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi untuk pengukuran aktiva dan kewajiban. Hal ini juga akan menjadi suatu sistem berbasis resiko yang mana resiko akan diukur pada prinsip-prinsip yang konsisten dan persyaratan modal akan secara langsung tergantung pada ini. Dan hal tersebut menyiratkan bahwa Solvency II mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan Solvency I.
Pada dasarnya masing-masing jenis perusahaan mempunyai cara sendiri untuk mengembangkan usahanya dengan menambah investasi perusahaan. Kita dapat mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan secara riil yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan modal dengan perhitungan dari biaya modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan dalam investasi perusahaan.

A.    MASALAH ASURANSI/JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
Asuransi di negara asal-nya saja diprotes, di Amerika Serikat rakyatnya menghendaki sistim kesehatan seperti negara-negara "sosialis" dimana semua pengobatan ditanggung negara dan gratis semisal Canada, Inggris, dan Cuba. Undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia (dari tingkat pegawai rendah hingga direktur) untuk wajib membayar JAMSOSTEK, padahal JAMSOSTEK terlibat banyak kasus korupsi dan susah sekali untuk mencairkan dana disaat kita sakit, atau dan malasah kesehatan. Pada tanggal 28 Oktober 2011, serikat buruh dari seluruh Indonesia berkumpul di DPR R.I., Senayan, Jakarta untuk pensahan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Masalah-masalah asuransi dan penyebab-penyebab rakyat Amerika Serikat dan Dunia menolak asuransi:
  1. Secara etika sosial, masayarakat Amerika menolak perusahaan mengambil keuntungan dari penderitaan seseorang.
  2. Susahnya pencairan dana / klaim kepada perusahaan asuransi.
  3. Pihak asuransi sering berkelit dengan tidak mau membayar kepada pemilik polis asuransi.
  4. Banyaknya penyakit yang tidak di jamin oleh perusahaan asuransi.
  5. Banyaknya tindakan medis yang tidak di jamin oleh perushaan asuransi.
  6. Luar biasanya keuntungan dan dana yang diperoleh perushaan Asuransi yang jauh melebihi per-Bank-an.

Masalah-masalah asuransi di Indonesia:
1.      Susahnya mengurus administrasi di JAMSOSTEK atau ASKES atau asuransi swasta di Indonesia.
2.      JAMSOSTEK dan ASKES terkait banyak kasus korupsi
3.      Pelayanan yang sangat buruk oleh JAMSOSTEK dan ASKES
4  Undang-undang saat ini mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia untuk ikut dalam JAMSOSTEK (dari pegawai bawah hingga direktur) tanpa jelas apa yang diperoleh dari JAMSOSTEK dan jeleknya pelayanan JAMSOSTEK.

Pro UU BPJS:
  • BPJS akan melindungi kesejahteran sosial (Jaminan Hari Tua, Kesehatan, Pensiun, Kecelakaan Kerja) rakyat
  • BPJS akan menghapus JAMSOSTEK dan ASKES
  • BPJS akan melayani rakyat lebih baik dari JAMSOSTEK dan ASKES
  • BPJS memberikan keuntungan lebih
  • Asuransi swasta harus dihapuskan

Kontra UU BPJS:
  • BPJS akan sama saja dengan JAMSOSTEK dan ASKES karena pegawainya sama dan hanya ganti nama.
  • BPJS akan memberikan pelyanan buruk sama dengan JAMSOSTEK dan ASKES
  • Asuransi swasta lebih baik

B.     DAMPAK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN & BISNIS
1.      Dampak terhadap laporan keuangan
a. Risk Based Capital yang ditetapkan oleh direktorat Asuransi (Bapepam LK) perlu mempertimbangkan dampak penerapan PSAK ini.
b.      Batas tingkat solvabilitas akan berpengaruh secara signifikan.
c.       Kinerja laporan keuangan perusahaan mengalami perubahan signifikan.

2.      Dampak terhadap bisnis
a.   Kesiapan industri asuransi untuk mempunyai sistem informasi komputer (IS) dan infrastruktur lainnya yang memungkinkan pemisahan komponen asuransi, deposit dan investasi.
b.  Profesi akuntan dan profesi aktuaria perlu melakukan harmonisasi untuk penerapan standar terutama terkait dengan tes kecukupan kewajiban.

Referensi :

Category: 1 komentar

1 komentar:

Unknown mengatakan...

Saya kurang sepakat dengan tulisan anda. Ada beberapa hal yang menurut saya kurang tepat, berdasarkan literatur yang ada asuransi diketahui pertamakali muncul sejak zaman raja Hammurabi atau 1750 sebelum masehi. jadi bukan di AS seperti yang tertulis di atas. Untuk informasi selanjutnya silahkan kunjungi blog saya di http://syariahallianz.wordpress.com/

Terimakasih,

27 September 2013 pukul 00.51

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)